Garoetpos.com – Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi semua manusia. Karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Tenaga kesehatan (Nakes) berperan besar dalam menentukan pembangunan kesehatan. Baik itu Nakes yang berstatus honorer maupun yang berstatus ASN. Bekerja sebagai Nakes maupun Non Nakes adalah mengabdi kepada kemanusiaan dan menjadi pelayan masyarakat.
Namun kini, pemerintah telah memutuskan bahwa pada tahun 2023, tenaga honorer akan hapus dan beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keputusan pemerintah itu membuat honorer nakes dan non nakes cemas akan nasibnya. Salah satunya nakes dan non nakes nonorer yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Kabupaten Garut, masih khawatir meskipun sudah ada kabar baik mengenai pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2022. Pasalnya, hingga saat ini Tenaga Kesehatan maupun non tenaga kesehatan honorer belum juga diangkat menjadi ASN ataupun PPPK.
Berikut ini sejumlah catatan FKHN Kabupaten Garut untuk memperjuangkan nasib nakes dan non nakes yang dihimpun Garoetpos.com.
1. FKHN Garut melalukan aksi demontrasi dan audiensi pada Kamis (23/6) di Gedung DPRD Garut telah membangun pemahaman dan kesadaran honorer nakes non nakes bahwa pemerintah bermaksud menghapus honorer pada 28 November 2023. Diam berarti tenggelam, nakes non nakes di fasyankes dan masyarakat akan jadi korban, berjuang pasti menemukan jalan demi secercah harapan.
2. Aksi demontrasi FKHN yang melibatkan seribuan lebih honorer lintas profesi kesehatan dan non nakes dari berbagai pelosok dan instansi kesehatan telah membentuk opini publik bahwa honorer nakes non nakes terdzolimi, garda terdepan yang nyaris terdepak, termarjinalisasi bukan diapresiasi.
3. Konsultasi FKHN bersama komisi 4 DPRD, Sekda dan Dinkes kepada Dirjen Nakes Kemenkes RI membuka fakta bahwa Pemda Garut belum miliki konsep yang jelas dan tidak serius dalam menyikapi SE Kemenpan RB tentang penghapusan honorer, kuota 100 formasi PPPK untuk honorer nakes non nakes sangat tidak rasional dari kebutuhan di lapangan. Jika situasi ini dibiarkan, FKHN pastikan pelayanan kesehatan di Garut akan lumpuh saat honorer dihapuskan.
4. Ketidakjelasan sikap Pemda juga terjadi karena kurangnya input dan pergerakan dari para honorer nakes non nakes sendiri yang tidak pernah berpikir tentang penghapusan honorer, selama ini sudah nyaman dengan sistem BLUD dalam penggajihan dan perekrutan nakes. Serta analisis, pemetaan dan pengelolaan SDM nakes non nakes oleh Kemenkes RI yang tidak jelas serta kebijakan yang tambal sulam.
5. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama bagi Pemda Garut untuk menambah kuota PPPK nakes non nakes sesuai SISDMK, karna sesuai Perpres 98 tahun 2020 sistem penggajihan dan tunjangan PPPK menjadi kewajiban Pemda setempat.
Oleh sebab itu, FKHN pun mempertanyakan jika untuk honorer guru Pemda Garut berani menentukan kuota besar, kenapa untuk pahlawan kemanusiaan, garda terdepan para honorer nakes non nakes, Pemda hanya memberikan kuota ala kadarnya.
6. FKHN Garut Konsultasi ke Kemenpan RB pada Kamis (30/6), yang mendapatkan informasi dari pejabat setempat bahwa jika ada tambahan pengajuan formasi PPPK nakes non nakes ditunggu paling lambat 8 Juli 2022. FKHN Garut berharap dapat maksimalkan peluang tersebut, menurutnya lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali. Agar sejarah mencatat bahwa mereka sudah berjuang.
Sementara Ketua FKHN Kabupaten Garut, Emul Mulyana mengatakan jika para Honorer Nakes dan non Nakes harus tetap bergerak konsolidasi dan koordinasi untuk menentukan nasibnya sendiri.
“Kita tidak mungkin menggantungkan hidup pada orang lain. Saatnya honorer kesehatan konsolidasi, koordinasi dan bergerak tentukan nasibnya sendiri”.,ujarnya.
Menurutnya, dalam menentukan nasib para tenaga kesehatan, FKHN akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Selain itu juga FKHN meminta pemerintah membuka formasi pengangkatan PPPK bagi non nakes. karena menurutnya, peran dari non nakes juga sangat penting dan patut di apresiasi. (Adis Cahyana)
