Garoetpos.com -Alhamdulilah Saya sudah berjuang untuk Pemekaran Daerah di JABAR sejak tahun 2014, jadi tidak ada kata menyerah bahkan ini bukan lagi suatu keniscayaan yang harus kita buktikan kepada anak cucu kita nanti. Demikian disampaikan Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni Anggota DPD RI pada saat menjadi pembicara dalam Talk Show Penataan Daerah yang di gelar oleh Birotapem Pemprov Jabar di Sentul Highlands Golf Club’ Bogor, Selasa (27/09/2022).
Selanjutnya di jelaskan Wanita kelahiran Asli Sumedang yang sudah dua kali dipercaya sebagai anggota DPD RI, Mengatakan bahwa Para pejuang pemekaran bersama Pemerintah Daerah yang ingin dimekarkan sudah menempuh cara-cara yang konstitusional sesuai dengan aturan perundangan yang ada yaitu UU No. 23 th 2014, walaupun ada 2 PP yang ditunggu tunggu yaitu PP tentang Tata Ruang Daerah dan PP Desaint Besar Tata Ruang Daerah, tetapi secara persyaratan Perundang- undangan Jawa Barat sudah memenuhi syarat, bahkan pernah juga melakukan Aksi Demo langsung di Bundaran HI, bahkan secara kelembagaan DPD RI juga sudah menyampaikan soal Pemekaran Daerah, langsung kepada Wapres Yusuf Kala dan Wapres KH. Maruf Amin, setelah Rakor dengan Kemendagri, Kepala BAPENAS serta Menteri Keuangan Sri Mulyani tapi jawabannya hanya klise yaitu Moratorium, sementara berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dan UU No. 23/2014 sudah di jelaskan setiap WNI mempunyai hak yang sama untuk pengusungan CDPOB, jadi apa yang salah dengan Jawa Barat yang ingin memiliki 40 Kab./Kota dan sekarang baru mempunyai 27 Kab/Kota, berbeda jauh dengan Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki 35 Kab./Kota dan Provinsi Jawa Timur yang memiliki 38 Kab./Kota. Ucapnya.
Dengan perbedaan yang mencolok dalam jumlah Kab./Kota, maka otomatis dalam pembangunan infrastruktur akan kelihatan timpang karena anggaran dari APBNnya juga sdh berbeda jauh dengan Provinsi di Pulau Jawa sendiri yaitu Jateng dan Jatim Cetusnya penuh diplomasi.
” Kami warga Jawa Barat meminta kepada pa Donny Widhyanto yang hadir mewakili Wapres Bpk Ma’rup Amin di tengah-tengah Talk Show Penataan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi dari warga Jawa Barat kepada Wapres RI, karena beliau dengar sendiri luka hati masyarakat Jabar yang merasa di lirik sebelah mata dan mohon jangan biarkan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan atas bentuk ketidak puasan masyarakat Jabar yang merasa diperlakukan tidak adil, jangan karena sampai hari ini masyarakat Jabar masih bersabar lantas tidak ada perhatian serius untuk memberikan afirmasi bagi jabar terutama bagi daerah- daerah yang jumlah penduduk kabupatennya sampai lebih 5 juta seperti Kab. Bogor dan bagi Daerah yang jangkauannya terlalu jauh seperti Kab Sukabumi dan Kab. Garut, masyarakat Jabar merasa saatnya untuk bangkit dan menuntut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pasca saudara kita Papua bisa di mekarkan, sedangjan untuk Jabar botenup saja tidak ada perhatian yang serius, kalau moratorium tidak segera di cabut bagi rakyat Jabar, bagi warga Jawa minta Top Down karena keadilan itu untuk seluruh rakyat Indonesia, mengingat Pemekaran Daerah bukan lagi suatu keinginan tapi sudah menjadi Kebutuhan yang harus segera di realisasikan secepatnya dan jangan biarkan warga Jabar melakukan Diskresi sebagaimana ungkapan hati para pejuang DCPOB dan wakil-wakil Rakyat dari Pemkab yang hadir di FGD.”. Pungkasnya. (AS)
