Garoetpos.com – Pengalokasian dana operasional perangkat desa pada dana desa diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di desa yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja perekonomian nasional.
“Saya bersyukur pemerintah akhirnya sepakat untuk mengalokasikan 3 persen dana desa untuk membiayai operasional perangkat desa. Diharapkan dengan kebijakan itu pemanfaatan dana desa untuk pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih cepat,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/3).
Menanggapi kebijakan pemerintah yang memenuhi permintaan para kepala desa untuk mengalokasikan dana operasional dari dana desa, pada Selasa (29/3).
Pada Januari 2022 lalu, puluhan kepala desa dari Provinsi Jawa Tengah bersilaturahmi ke rumah dinas Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah di Jakarta.
Para kepala desa itu menyampaikan keluhan sulitnya merealisasikan sejumlah program yang bersumber dari dana desa, tanpa ketersediaan biaya operasional.
Karena pentingnya peran pembangunan di pedesaan, Lestari yang akrab disapa Rerie mengatakan sejumlah upaya untuk mempercepat pertumbuhan di setiap desa di Tanah Air harus segera dilakukan agar bisa segera bangkit.
Legislator NasDem itu bersyukur karena pemerintah bisa memahami kendala yang dihadapi para kepala desa lewat sejumlah masukan yang disampaikan Fraksi NasDem DPR RI yang menjembatani aspirasi para kepala desa tersebut.
Rerie berpendapat, desa merupakan salah satu kunci suksesnya pertumbuhan perekonomian nasional. Sehingga, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, para pemangku kepentingan dan masyarakat harus benar-benar memberi perhatian serius pada pembangunan di pedesaan.
Menurut Badan Pusat Statistik, saat ini tercatat 83.843 desa di Indonesia. Menurut Rerie, jika para pemangku kepentingan mampu meningkatkan kesejahteraan di sebagian besar desa yang ada, dampaknya akan signifikan bagi kesejahteraan Indonesia.
Wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu berharap, dana desa yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap desa di Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dikelola oleh para perangkat desa yang berintegritas tinggi.(*)
