Garoetpos.com – Sejumlah tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Garut menggelar unjuk rasa di gedung DPRD setempat, Kamis (23/6/2022) siang.
Aksi unjuk rasa dilakukan karena para nakes cemas terkait kebijakan pemerintah pada 2023 berencana akan melakukan penghapusan pegawai honorer.
Mereka menuntut kesejahteraan nasibnya sebagai nakes honorer yang dianggap kurang diapresiasi oleh pemerintah terkait kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang sangat jauh dari harapan.
Pantauan Garoetpos.com dilokasi, para nakes honorer tersebut menyampaikan beberapa hal yang menjadi aspirasi.
Dalam orasinya, para nakes menuntut agar kuota pengangkatan PPPK sesuai dengan jumlah ketenagakerjaan yang ada di data SISDMK masing-masing Puskesmas.
“Honorer juga sama ikut bergerak bahkan menjadi garda terdepan saat melawan virus covid-19. Namun sayangnya, dalam hal ini pemerintah kurang apresiatif, kami cenderung di anak tirikan, padahal kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar. kami berharap aspirasi kami hari ini bisa di dengar”.,ungkap salah satu peserta aksi.
Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan saat ini, dan untuk beberapa tahun kedepan mereka minta pemerintah tutup formasi ketenagakerjaan dari umum.
Mereka meminta agar pemerintah menutup pendaftaran nakes yang berasal dari luar intansi puskesmas seperti pendaftar dari pegawai swasta dan pendaftar dari luar wilayah.
Karena menurutnya, akan menambah masalah dengan bertambahnya jumlah karyawan dan berpengaruh terhadap Analisis Jabatan (Anjab) ATK yang ada di masing-masing puskesmas. (Adis Cahyana)
